MEDIATODAY.ID — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Resolusi berstatus prioritas itu menuduh Hegseth memerintahkan serangan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS. DPR AS kini wajib membahasnya dalam dua hari kerja.
Pengaju resolusi, Thomas Massie, menuduh Hegseth menyalahgunakan jabatannya dengan menjalankan perintah serangan terhadap Iran tanpa lebih dulu memperoleh persetujuan Kongres AS. Massie merupakan politisi Partai Republik asal Kentucky yang selama ini vokal mengkritik kebijakan perang Washington terhadap Iran.
Isi Tuduhan dan Dasar Resolusi
Dalam resolusi yang diajukan Selasa (15/9/2026), Massie menuding Hegseth melanggar kewenangan konstitusional Kongres dalam hal deklarasi perang. Menurut Massie, serangan terhadap Iran seharusnya tidak dijalankan sebelum legislatif memberikan persetujuan resmi.
Dia juga menyoroti dukungan Washington terhadap Israel sebagai bagian dari kebijakan yang dinilainya memperlebar konflik di Timur Tengah. Kritik itu bukan pertama kali dilayangkan Massie terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump.
Peluang Lolos Kecil, tapi Memaksa Pemungutan Suara
Meski peluang resolusi itu disetujui dinilai kecil, langkah Massie berpotensi memaksa DPR AS menggelar pemungutan suara mengenai upaya pemakzulan terhadap Hegseth. Mekanisme privileged membuat pimpinan DPR tidak bisa menunda pembahasan tanpa konsekuensi prosedural.
Yang membuat langkah ini menonjol adalah asal pengusulnya. Massie berasal dari partai yang sama dengan Presiden Donald Trump, sehingga resolusi ini menjadi sinyal perpecahan di internal Partai Republik terkait kebijakan perang terhadap Iran.
Posisi Hegseth dan Konteks Perang Iran
Hegseth belum memberikan pernyataan resmi terkait resolusi tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai langkah pembelaan yang akan diambil Kementerian Pertahanan AS menghadapi proses di DPR.
Resolusi pemakzulan ini muncul di tengah perang melawan Iran yang menjadi salah satu isu politik paling panas di Washington. Sejumlah kalangan di Kongres sebelumnya mempertanyakan dasar hukum keterlibatan AS dalam konflik tersebut.
Jika pemungutan suara digelar, hasilnya akan menjadi ujian politik bagi Hegseth sekaligus bagi Presiden Trump dalam mempertahankan arah kebijakan perangnya. Proses pembahasan di DPR AS diperkirakan berlangsung dalam pekan ini sesuai tenggat dua hari kerja sejak resolusi diajukan.
