JAKARTA - Pemerintah menempatkan kelancaran logistik sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Di tengah proyeksi pergerakan jutaan orang, distribusi barang dan kebutuhan pokok dipastikan tetap berjalan tanpa mengganggu arus mudik dan arus balik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kelancaran distribusi logistik selama angkutan Lebaran 2026 melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan operasional. Langkah ini dilakukan guna menjaga pasokan kebutuhan masyarakat tetap stabil di berbagai daerah tujuan mudik.

Menhub mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Koordinasi dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi logistik melalui pengendalian lalu lintas di jalur mudik selama penyelenggaraan angkutan Lebaran.

"Sinergi ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap aman tanpa mengganggu distribusi barang dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok," ujar Menhub, Rabu, 25 Februari 2026. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kelancaran perjalanan dan pergerakan barang.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Stabilitas Logistik

Menhub menyampaikan koordinasi lintas kementerian tersebut menitikberatkan pada pengaturan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik. Selain itu, penertiban pasar tumpah di jalur mudik Lebaran juga menjadi fokus utama.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat setiap Lebaran. Berdasarkan hasil survei, prakiraan pergerakan selama masa Lebaran mencapai sekitar 143,91 juta orang.

Lonjakan mobilitas itu berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di berbagai jalur utama nasional. Oleh karena itu, pengaturan kendaraan angkutan barang dinilai menjadi langkah strategis.

Menhub menegaskan pembatasan kendaraan angkutan barang merupakan langkah penting untuk menjaga kapasitas jalan tetap optimal. Dengan demikian, arus mudik diharapkan dapat berjalan lancar dan aman tanpa hambatan berarti.

"Pengaturan terkait angkutan barang ini akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” ujar Menhub. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu rantai pasok nasional.

Aturan Pembatasan Angkutan Barang Selama Lebaran

Pemerintah telah menetapkan pengaturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Aturan tersebut mengatur lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2026.

SKB tersebut memuat pembatasan operasional kendaraan angkutan barang guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan. Kebijakan ini menjadi landasan hukum dalam pengendalian lalu lintas di periode krusial tersebut.

Pembatasan diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih. Selain itu, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan juga termasuk dalam pengaturan.

Kebijakan itu berlaku pada ruas jalan tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional. Periode pembatasan diterapkan selama 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Meskipun ada pembatasan, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi angkutan komoditas esensial. Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu.

"Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik," jelas Menhub. Dengan demikian, stabilitas logistik tetap terjaga meskipun ada pembatasan operasional.

Pengendalian Pasar Tumpah dan Optimalisasi Sistem Logistik

Lebih lanjut, Menhub mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan karena kementerian tersebut berperan mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik. Penataan pasar tumpah menjadi salah satu fokus agar tidak menimbulkan hambatan samping lalu lintas.

Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi dan relokasi sementara. Pembinaan kepada pelaku usaha juga dilakukan agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, khususnya di jalur arteri nasional. Hambatan samping seperti parkir liar dan aktivitas jual beli di tepi jalan dapat mempersempit kapasitas jalan.

Menhub juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa pembatasan angkutan barang. Optimalisasi sistem logistik dan pengawasan pasokan di daerah menjadi perhatian utama.

Ia menuturkan upaya tersebut dilakukan agar stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga. Peningkatan mobilitas masyarakat saat Lebaran berpotensi memicu lonjakan permintaan kebutuhan pokok.

Pemerintah memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun terdapat pembatasan operasional kendaraan barang. Namun demikian, keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Kuncinya adalah keseimbangan antara kelancaran transportasi dan distribusi barang di masa angkutan Lebaran," tegas Menhub. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan logistik dirancang secara proporsional.

Penguatan Manajemen Lalu Lintas dan Fasilitas Pendukung

Selain pengaturan logistik, pemerintah juga melakukan penguatan manajemen lalu lintas. Rekayasa arus diterapkan untuk mengurai kepadatan di titik-titik rawan kemacetan.

Pengawasan dilakukan secara intensif di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kendaraan. Pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional juga diperketat selama periode Lebaran.

Ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya turut menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan pemudik mendapatkan layanan yang memadai selama perjalanan.

Langkah terpadu tersebut dirancang agar seluruh sistem transportasi berjalan optimal. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

"Langkah terpadu ini diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat," kata Menhub. Ia optimistis sinergi lintas sektor mampu menjaga stabilitas logistik sekaligus kelancaran arus mudik.

Dengan pengaturan selektif dan pengawasan ketat, distribusi logistik nasional diharapkan tetap aman. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan barang.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara mobilitas manusia dan pergerakan barang. Logistik yang lancar menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi selama periode Lebaran.