JAKARTA - Transisi menuju industri rendah emisi kini dipandang sebagai peluang strategis bagi perekonomian nasional.
Perubahan paradigma ini menempatkan dekarbonisasi bukan sebagai beban biaya, melainkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa transformasi energi dapat berjalan seiring dengan ekspansi ekonomi.
Pandangan ini menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan industri berkelanjutan. Dekarbonisasi membuka ruang bagi teknologi baru, efisiensi produksi, serta peningkatan daya saing global. Dengan strategi yang tepat, industri nasional dapat tumbuh lebih kuat dan adaptif.
Transformasi energi juga mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global. Komitmen terhadap industri hijau menunjukkan keseriusan dalam membangun ekonomi masa depan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Potensi Investasi Energi Bersih yang Sangat Besar
Peta jalan energi bersih dinilai memiliki potensi investasi yang sangat signifikan. Nilai investasi yang dapat ditarik mencapai Rp1.682,4 triliun dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan ini mendukung visi kemandirian energi sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau.
Investasi tersebut tidak hanya memperkuat pasokan energi bersih nasional. Dampaknya juga terasa langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi lintas sektor. Transisi energi menjadi katalis bagi pergerakan modal berskala besar.
“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja Green Job dan juga ini akan mengurangi emisi Sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” terangnya.
Penciptaan Lapangan Kerja Hijau di Berbagai Sektor
Investasi energi bersih diproyeksikan berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional. Potensi penciptaan lapangan kerja hijau mencapai sekitar 760 ribu orang. Kesempatan ini tersebar dari tahap pra-konstruksi hingga industri manufaktur pendukung.
Lapangan kerja hijau tersebut mencakup berbagai bidang keahlian dan jenjang kompetensi. Kebutuhan tenaga kerja muncul sejak perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan fasilitas energi terbarukan. Kondisi ini memperluas kontribusi transisi energi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dekarbonisasi industri berperan sebagai penggerak baru industrialisasi nasional. Transformasi ini tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi. Dengan demikian, energi bersih menjadi fondasi pertumbuhan yang inklusif.
Tantangan Pendanaan dan Skema Pembiayaan Inovatif
Meski memiliki potensi besar, realisasi transisi energi menghadapi tantangan pendanaan. Kelayakan finansial proyek menjadi faktor utama yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan menarik.
“Sektor keuangan, bagaimana kita membuat pembiayaan hijau dengan skema blended finance yang bisa lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun dari sektor finansial itu sendiri,” tambahnya. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik proyek energi hijau. Pendekatan tersebut juga mengurangi risiko bagi investor.
Blended finance berfungsi menjembatani kesenjangan antara kebutuhan proyek dan ekspektasi imbal hasil. Pemerintah menyadari keterbatasan pembiayaan jika hanya mengandalkan anggaran negara. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
Kolaborasi Nasional untuk Ketahanan dan Keberlanjutan Energi
Transisi energi menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini tidak dapat dijalankan oleh pemerintah saja. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kebutuhan utama.
“Ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi bagaimana kolaborasi kita bersama untuk mewujudkan kelebihan energi, daya saing global dan juga keberlanjutan lingkungan,” ungkap Yuliot. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Energi berkelanjutan menjadi instrumen daya saing bangsa.
Dalam penutup diskusi, masukan konkret dari berbagai pihak dinilai sangat penting. Strategi jangka panjang diarahkan untuk memenuhi target penurunan emisi 129,5 juta ton CO2.
“Jadi kami dari Kementerian ESDM ini melihat dari sisi rekomendasi apa yang bisa kita rumuskan dalam kebijakan untuk bisa kita implementasikan baik dalam jangka pendek Menengah dan jangka panjang,” pungkasnya.
